PNPM Mandiri Perdesaan Jawa Tengah

Staf Officer

2009-12-10T22:10:00.000-08:00

Staff Officer Kantor Koordinator PNPM Mandiri Provinsi Jawa Tengah

1. Bawono Nugroho ( Office Manager )
2. Mbak Yana ( Sekretaris )
3. Andree ( Sekretaris )
4. Ilham ( Operating Support )
5. Novianto ( Operating Support )
6. Nur Yasin ( Operating Support )
7. Hariyono ( Office Boy )
8. Maryadi ( Security )

Visi dan Misi

2009-12-04T14:00:00.000-08:00

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Tujuan dan Output

2009-12-04T12:07:00.000-08:00

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:

Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
Melembagakan pengelolaan dana bergulir
Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD)
Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Keluaran yang diharapkan :

Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif
Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat
Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM
Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan pembangunan
Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Prinsip Dasar

2009-12-04T11:10:00.000-08:00

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata

Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar

Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat

Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill

Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik

Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat

Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif

Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan

Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

Profil PNPM Mandiri Jawa Tengah 2009

2009-12-04T10:15:00.000-08:00

Profil PNPM Mandiri Perdesaan

Provinsi Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah dengan meluncurnya Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk Provinsi Jawa Tengah, PPK mulai masuk tahun 1998. Sebagai kelanjutan, mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan). PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 564 kecamatan dan 8,564 desa. Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2008, jumlah lokasi yang telah dan sedang menerima dana bantuan PPK adalah sebanyak 29 kabupaten, 322 kecamatan dan 5,073 desa. Total dana BLM dari tahun 1998 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp 1,537,032,568,000 dan sampai dengan akhir tahun 2007 telah dicairkan sebesar Rp 1,075,182,568,000 (69,95%). Pada tahun 2008 terdapat dana BLM 2007 sebesar Rp 600,000,000 yang akan dicairkan dengan mekanisme On Top dan terdapat BLM sebesar APBN Rp 369,000,000 dan APBD Rp 92,250,000.

Alokasi dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 digunakan untuk mendanai 29 kabupaten, 224 kecamatan dan dikompetisikan di 3.536 desa yang berpartisipasi.

Program ini memiliki cara pandang bahwa masyarakat sendirilah yang harus menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan (decision makers) bagi jenis-jenis kegiatan yang diusulkan masyarakat secara terbuka (Open Menu) untuk dipilih saat musyawarah. Kebebasan mengusulkan serta kebebasan untuk memutuskan inilah yang harus diperkuat agar pola pembangunan partisipatif terus dipertahankan dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat merasa memiliki (sense of belonging) kegiatan pembangunan yang ada di desanya

KEGIATAN SARANA / PRASARANA

Kegiatan fisik berupa pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana memakan porsi anggaran yang paling besar yaitu Rp. 814,54 Milyar (70%) dari total dana BLM

Serapan tenaga kerja (Hari Orang Kerja) mencapai 14,858,921.

Proses pembangunan talud di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Jembatan Dukuh, Desa Duwet, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali

Pemanfaatan hasil kegiatan : pembangunan sarana air bersih

Di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal

KEGIATAN DANA BERGULIR

Bantuan modal UPK sejak tahun 1998 sampai dengan 2008 adalah sebesar Rp 331.613.888.400, dalam perkembanganya terjadi pertumbuhan asset sebesar Rp 471.517.598.450 (42.18%).

Berdasarkan laporan Neraca UPK Provinsi Jawa Tengah per 30 Juni 2009, total dana kas yang ada sebesar Rp 1.266.419.030; total bank sebesar Rp 73.084.828.910; Jumlah pinjaman UEP yang ada di masyarakat sebesar Rp 186.203.257.355; SPP Rp. 216.517.160.828; biaya dibayar dimuka dengan nilai buku sebesar Rp. 899.909.077; sehingga dengan demikian Aktiva Lancar yang dimiliki adalah sebesar Rp. 477.671.130.440,- . Sedangkan Nilai buku inventaris sebesar Rp. 6.198.907.905; Alokasi Desa untuk kegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, jenis kegiatan lain dan biaya operasional desa yang masih dalam Proses (masih dalam pengerjaan atau belum diserahterimakan) sebesar Rp. 108.279.298.459; dan Alokasi Desa Serah Terima (untuk seluruh kegiatan selain kegiatan ekonomi yang telah diserahterimakan) sebesar Rp. 1.095.778.747.944; dengan demikian Aktiva Tetap yang dimiliki sebesar Rp. 1.210.256.954.308,-. dan Aktiva Lain-lain (Rupa-rupa aktiva) sebesar Rp. 899.909.077,-. Dengan demikian Jumlah Total Aktiva yang dimiliki sebesar Rp 1.688.827.993.825,-.

Dalam neraca juga tercatat Kewajiban Jangka Pendek (hutang) sebesar Rp. 7.592.993.862,- dari bulan sebelumnya sebesar Rp. 8.425.440.570,-.. Hutang ini merupakan alokasi dari pembagian laba/surplus berjalan tahun 2008 yang belum disalurkan, yaitu untuk pengembangan kelembagaan UPK dan kelompok, dana sosial bagi warga masyarakat yang miskin (RTM) dan lain-lain; Ekuitas (Dana BLM) sebesar Rp. 1.541.595.036.675,- yang berasal dari alokasi dana BLM PPK 1, PPK 2, Matching Grant, PPK 3, PNPM-PPK 2007, PNPM Mandiri Perdesaan 2008 dan Dana Hibah dari pihak ketiga.; Laba Ditahan sebesar Rp. 109.115.302.061; dan Laba Berjalan sebesar Rp. 30.524.661.227,-. Sehingga Total Pasiva yang dimiliki sebesar Rp. 1.688.827.993.825,-.

10 Tahun Pemberdayaan Masyarakat

2009-12-04T09:38:00.000-08:00

Alokasi dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 digunakan untuk mendanai 29 kabupaten, 224 kecamatan dan dikompetisikan di 3,544 desa yang berpartisipasi. Total jumlah desa tertinggal di Jawa Tengah adalah sebanyak 1.477 desa.
Lokasi PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 di provinsi Jawa Tengah adalah mencakup 29 kabupaten, 322 Kecamatan dan 5.094 Desa partisipasi.

Statistik Status Kecamatan dan Desa Provinsi Jawa Tengah Dalam Penerimaan Dana Bantuan PPK / PNPM-MD

No	Status	Tahun	Kab	Kec	Desa
1	Lokasi Lama	1998 – 2007	29	278	4,383
2	Lokasi Baru	2008	-	44	711
3	Seluruh Lokasi 2008	2008	29	224	3,544
3	Sudah dapat	1998 - 2008	29	322	5,094
4	Belum Dapat *)	1998 - 2008	6	242	3,479
	Total		35	564	8,573

Keterangan :
*) Terdiri dari lokasi yang sama sekali belum mendapatkan dana bantuan PNPM-MD dan PNPM-P2KP atau telah mendapat PNPM-P2KP karena lokasinya termasuk perkotaan

Dana BLM yang telah dicairkan dipergunakan untuk mendanai beberapa jenis kegiatan sebagai berikut :

Daftar Kegiatan PNPM/PPK, Tahun 1998 - 2007

Kegiatan	Unit	Alokasi BLM	%
Sarpras	19,283	744,873,427,187	69.24%
UEP	75,509	118,401,728,946	11.01%
Pendidikan	11,855	78,401,728,946	7.26%
Kesehatan	7,066	13,050,382,421	1.21%
SPP	209,598	110,582,381,605	10.28%
Lain-lain	0	10,781,825,827	1.00%
Total	323,311	873,232,568,000	100%

Kegiatan Fisik

Kegiatan fisik memakan porsi anggaran yang paling besar yaitu Rp. 814,54 Milyar (70%) dari total dana BLM. Kegiatan fisik dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu :

Kegiatan pembangunan dan rehab sarana / prasarana sebanyak 26,231 unit dan telah menyerap dana BLM sebesar Rp 744,873,427,187
Kegiatan pembanguan dan rehab dari sektor pendidikan dan kesehatan sebanyak 27,948 unit dan telah menyerap dana BLM sebesar Rp 814,543,618,739

Jumlah Hari Orang Kerja (HOK) yang mendukung proses penyelesaian kegiatan fisik telah mencapai 14,858,921 hari.

Hasil-Hasil Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun 1998 s/d 2007

Keg. Fisik Sarana/Prasarana	Unit	Panjang	Dana BLM	Dana Swadaya
- Jalan	13,259	8,762,043	456,774,362,093	84,035,285,154
- Jembatan	1,760	39,854	85,876,634,338	6,811,148,035
- Air Bersih	2,444	832,803	38,583,255,664	5,011,740,839
- Irigasi/Drainase,Sal. Air	3,033	535,639	69,927,147,599	8,454,579,247
- MCK	1,212		15,812,864,081	1,281,100,285
- Pasar – Bangunan PAsar	548		7,178,019,469	1,451,036,358
- Tambatan Perahu/Dermaga	1		133,851,400	2,750,000
- Rehab Bendungan - Cekdam	68		1,998,585,429	297,055,775
- Listrik Desa/Genset	1		35,000,000	15,000,000
- Gedung/Balai Desa/Balai Pertemuan	403		15,677,020,924	3,215,904,550
- Talut	2,617		45,957,308,322	7,234,469,503
- Gorong-gorong/Box Culvert/Beton	465		1,572,926,083	185,516,500
- Bronjong	22		763,594,179	159,892,750
- Pembersihan Danau	5		340,014,000	81,497,000
- Pompa Air Sumur	232		1,381,303,492	204,357,800
- Lain-Lain – Sarana/Prasarana	161		2,861,540,115	511,392,035
Total	26,231		744,873,427,187	118,952,725,831

Keg. Fisik Pendidikan/Kesehatan
- Bangun/Rehab Sekolah	1,638		66,577,002,765	9,341,493,801
- Bangun/Rehab Gdg. Kesehatan	79		3,093,188,787	436,710,990
Total	1,717		69,670,191,552	9,778,204,791

Grand Total	27,948		814,543,618,739	128,730,930,622

Kegiatan Ekonomi

Salah satu bentuk kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan adalah ”dana bergulir”. Pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang berada di wilayah kecamatan. Ada dua jenis kegiatan, yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).
Bantuan modal UPK sejak tahun 1998 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp 222,179,702,957, dalam perkembanganya terjadi pertumbuhan asset sebesar Rp 310,998,377,217 (39.98%)

Pendidikan

Total dana BLM untuk kegiatan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 78,1 Milyar. Dana tersebut digunakan untuk 3,983 paket kegiatan Beasiswa (Rp 3,02 Milyar) dengan jumlah pemanfaat sebesar 15,865 orang. Untuk kegiatan pelatihan dialokasikan sebesar Rp 2,62 Milyar (374 unit kegiatan pelatihan keterampilan)
Dana yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan fisik berupa rehab/bangun gedung sekolah adalah sebesar Rp 66,58 Milyar (1,638 unit kegiatan), sedangkan sisanya sebesar 5,87 Milyar digunakan untuk aktivitas kegiatan pendidikan lainnya seperti pengadaan alat-alat pendidikan, pelatihan, honor guru, dan lain-lain

Kesehatan

PPK juga sangat memperhatikan sektor kesehatan. Secara keseluruhan telah teralokasi sebesar Rp 13,05 Milyar. Dana tersebut disalurkan untuk pembangunan 2,686 Posyandu (Rp 3,3 Milyar), digunakan untuk membiayai kegiatan fisik berupa rehab/bangun gedung kesehatan sebanyak 50 unit (Rp 1,92 Milyar) dan dipergunakan untuk kegiatan lainnya (non-fisik) sebesar Rp 2,34 Milyar

Swadaya Masyarakat

Berbagai bentuk dukungan dan swadaya telah diberikan oleh masyarakat terhadap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Mulai dari bentuk bantuan tenaga, materiil sampai dengan pemikiran dan dukungan lainya. Dari total dana BLM stimulan yang telah sebesar Rp 1.075.182.568.000,- telah mampu merangsang Swadaya masyarakat sebesar Rp 128.730.930.622 (11,97%)

Partisipasi Masyarakat

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan proses, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana, waktu maupun barang. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin. Sedangkan pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.
Kegiatan PPK sampai PNPM-MD dari tahun 1998 s/d 2007 telah melibatkan eksistensi kaum wanita baik dalam fase perencanaan maupun pelaksanaan, jumlah wanita yang hadir dalam kegiatan musyawarah adalah 42,52% atau sebesar 3,060,689 orang, sedangkan jumlah anggota rumah tangga miskin yang hadir dalam musyawarah adalah 51,78% atau sebesar 3,726,887 orang

KEGIATAN	JML ORANG YANG MENGIKUTI KEGIATAN
KEGIATAN	JUML	LAKI 2	PEREMP	RTM
Musyawarah Antar Desa I	93,493	53,994	39,499	25,420
Musyawarah Desa I	682,458	484,213	198,245	330,356
Penggalian Gagasan	3,176,387	1,749,591	1,426,796	1,740,123
Musyawarah Khusus Perempuan	544,077	21,943	522,134	297,322
Musyawarah Desa II	765,895	478,858	287,037	398,733
Musyawarah Antar Desa II	116,773	65,403	51,370	36,976
Musyawarah Antar Desa III	95,416	53,437	41,979	30,345
Musyawarah Desa III	519,831	350,416	169,415	173,946
Musyawarah Desa Pert.Jawaban	633,521	456,870	176,651	351,689
Musyawarah Desa Serah Terima	376,573	293,710	82,863	233,187
Pemeliharan Hasil Kegiatan	193,037	128,337	64,700	108,790
TOTAL	7,197,461	4,136,772	3,060,689	3,726,887

Masa Transisi Pengelolaan Kegiatan PNPM 2007

Pada tahun 2007 kegiatan PPK mengalami masa transisi untuk beralih ke program PNPM-PPK dimana beberapa lokasi kecamatan yang sebelumnya mendapatkan dana bantuan PPK dianggap lebih sesuai untuk memperoleh program PNPM-P2KP. Sampai dengan akhir tahun 2008 lokasi PPK yang di ambil alih penanganannya oleh P2KP adalah sejumlah 36 kecamatan yang berasal dari 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Bangkit Bersama Untuk Mandiri

2009-12-03T06:29:00.000-08:00

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM-PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembinaagar tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-PPK dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

2.1. Pelaku PNPM-PPK di Desa

Pelaku PNPM-PPK di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM-PPK di tingkat desa. Pelaku PNPM-PPK di desa meliputi:

2.1.1. Kepala Desa (Kades)

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-PPK di tingkat desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM-PPK sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM-PPK yang telah ada di tingkat desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau kerjasama antar desa.

2.1.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya

Dalam pelaksanaan PNPM-PPK, BPD atau lembaga pengawas desa lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM-PPK, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di tingkat desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengsyahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM-PPK di tingkat desa.

2.1.3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM-PPK. TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara adalah membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan.

2.1.4. Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU melakukan bersama-sama dengan kader-kader desa yang ada.

2.1.5. Kader Pemberdayaan Desa

Kader Pemberdayaan Desa adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM-PPK di tingkat desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan.
Sebagai kader masyarakat tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah kader pemberdayaan desa minimal dua orang, satu laki-laki, satu perempuan atau jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, serta kualifikasi kemampuan teknik, pendamping kelompok ekonomi dsb.

2.2. Pelaku PNPM-PPK di Kecamatan

2.2.1. Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM-PPK oleh desa-desa di wilayah kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat surat penetapan camat tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakai musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM-PPK.

2.2.2. Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM-PPK di kecamatan.

2.2.3. enanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK)

PjAK adalah seorang aparat di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi kecamatan.

2.2.4. Tim Verifikasi

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik dibidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa kedua. Peran tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM-PPK dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

2.2.5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PNPM-PPK di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa.

2.2.6. Badan Pengawas UPK

Badan Pengawas UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. Badan Pengawas UPK dibentuk oleh forum Musyawarah Antar Desa, minimal 3 orang terdiri dari ketua dan anggota.

2.2.7. Fasilitator Kecamatan (FK)/Teknik (FT)

FK/FT merupakan pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM-PPK. Peran FK/FT adalah memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan PNPM-PPK mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. FK/FT juga berperan dalam membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM-PPK tingkat desa dan kecamatan.

2.2.8. Pendamping Lokal

Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM-PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.

2.2.9. Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. Serta memberikan masukan / saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.

2.2.10.BKAD

Pada kecamatan yang telah membentuk BKAD, maka perannya dalam PNPM-PPK adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang micro finance, pelaksana program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan serta evaluasi kinerja UPK.

2.3. Pelaku PNPM-PPK di Kabupaten

2.3.1. Bupati

Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi PNPM-PPK Kabupaten, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PjAK) serta bertanggungjawab atas pelaksanaan PNPM-PPK di tingkat kabupaten, termasuk di dalamnya bersama DPRD bertanggungjawab melakukan kaji ulang terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai komitmen awal yang telah disepakati.

2.3.2. Tim Koordinasi PNPM-PPK Kabupaten (TK PNPM-PPK Kab)

Tim Koordinasi PNPM-PPK Kabupaten dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. TK-PNPM-PPK Kab juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK PNPM-PPK Kab dibantu oleh sekretariat PNPM-PPK Kabupaten.

2.3.3. Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab)

PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM-PPK kabupaten. PjOKab ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

2.3.4. Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab)

KM-Kab adalah tenaga konsultan profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten. Peran KM-Kab adalah sebagai supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM-PPK di lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan. KM-Kab harus memastikan setiap tahapan pelaksanaan PNPM-PPK dapat selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur dalam PNPM-PPK. KM-Kab juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan teknis kepada pelaku PNPM-PPK di kecamatan dan desa. KM Kab juga berperan dalam mendorong munculnya forum lintas pelaku atau sejenisnya, sebagai media pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, KM-Kab harus melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM-PPK Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

2.3.5. Konsultan Manajemen Teknik (KMT)

KMT adalah tenaga konsultan teknik dan manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur Perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. KMT harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik, tepat waktu, dan tetap mengacu kepada prinsip prosedur dalam PNPM-PPK serta sesuai kaidah atau standar teknik prasarana. KMT juga berperan dalam memberikan bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana Perdesaan kepada pelaku PNPM-PPK di kecamatan dan desa.

2.3.6. Pendamping UPK

Pendamping UPK adalah konsultan yang bertugas melakukan pendampingan UPK dan lembaga pendukung menjadi suatu lembaga yang akuntabel secara kelembagaan. Pendampingan yang diberikan dalam aspek pengelolaan keuangan dan pinjaman, aspek penguatan kelembagaan, serta aspek pengembangan jaringan kerjasama. termasuk lembaga pendukung. Pendamping UPK akan lebih berfokus pada penguatan dan pengembangan UPK yang potensial, tetapi juga memberikan bantuan teknis dan rekomendasi dalam rangka penyehatan UPK yang masuk kategori kurang atau tidak potensial.

2.4. Pelaku PNPM-PPK Lainnya

Selain pelaku PNPM-PPK di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten juga ada pelaku PNPM-PPK lainnya yang ada di tingkat provinsi dan nasional. Pelaku tersebut antara lain:

2.4.1. Gubernur sebagai pembina dan penanggungjawab pelaksanaan PNPM-PPK di tingkat Provinsi;
2.4.2. TK PNPM-PPK Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat Provinsi;
2.4.3. Penanggungjawab Operasional Provinsi (PjOProv), adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Provinsi yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM-PPK Provinsi. PjOProv ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
2.4.4. Konsultan Manajemen Provinsi dipimpin oleh seorang koordinator dengan didukung oleh beberapa staf profesional.
2.4.5. Tim Koordinasi PNPM-PPK Nasional (TK PNPM-PPK Nasional) berperan dalam melakukan pembinaan kepada Tim Koordinasi PNPM-PPK di Provinsi dan Kabupaten yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi.
2.4.6. Sekretariat Nasional PNPM-PPK didukung oleh beberapa staf profesional dengan fungsi dan perannya adalah menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-PPK secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM-PPK. Melakukan supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pengendalian secara fungsional terhadap fasilitator dan konsultan serta memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan dalam PNPM-PPK.

2009-06-23T21:37:00.000-07:00

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMBUTUHKAN

Fasilitator Keuangan Kabupaten (Faskeu) / Pendamping Unit Kegiatan (P-UPK)

Latar belakang pendidikan S1 dg pengalaman relevan 7 tahun (diutamakan Sarjana Ekonomi);
Berpengalaman dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan pemberdayaan ekonomi perdesaan;
Berpengalaman dalam penguatan dan pengembangan jaringan lembaga pengelola pinjaman mikro;
Memahami dengan baik tentang laporan keuangan, laporan kesehatan lembaga keuangan dan laporan kesehatan pinjaman;
Memahami dengan baik prinsip dan prosedur pengelolaan lembaga keuangan mikro/simpan-pinjam/BPR/Koperasi, dsb;
Mampu menggunakan Komputer (MS-Office, internet);
Gaji beserta tunjangan yang akan diterima antara tujuh sampai delapan juta rupiah per bulan.

Bagi yang berminat dan memenuhi persyaratan, kirimkan lamaran lengkap beserta CV, Copy Ijasah, Transkrip Nilai, Referensi Kerja, Copy KTP & Pasfoto 4x6 (2 lbr), No Telp/HP. Dikirim paling lambat tanggal 6 Juli 2009.

Ditujukan kepada :

TIM KOORDINASI PNPM MANDIRI PERDESAAN
PROVINSI KEPULAUAN BABEL

Cq. Konsultan Manajemen Provinsi PNPM-MP Kep. Babel

Jln. Kejaksaan No. 204, RT 02/RW 02, Kel. Kacang Pedang Bawah, Pangkal Pinang-33125, Provinsi Kep. Babel

Telp & Fax : 0717-431842

E-mail: korprov@babel.ppk.or.id; mis@babel.ppk.or.id

2008-12-10T22:23:00.000-08:00

PELATIHAN PRA TUGAS FK dan FT Th 2010

Kegiatan Pelatihan Pra Tugas Tahun 2010 yang diadakan di Hotel Kusuma Sahid Solo pada tanggal 3 Februari sampai 14 Februari 2010.

http://img716.imageshack.us/img716/350/pembukaan.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/5906/pembukaan2.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/199/pembukaan3.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/8106/pembukaan4.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/5589/pembukaan5.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/1963/pembukaan6.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/4061/pembukaan7.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/750/pembukaan8.jpg

Hasil Ujian Test Tulis FK Jawa Tengah (Download)

2008-12-04T23:42:00.000-08:00

Berikut ini adalah File Attachment Hasil Test Tulis Calon Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaaan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2008. Bagi yang lulus dapat hadir pada test Interview pada tanggal :

Gelombang I : Hari Sabtu, 6-12-2008
Gelombang II: Selasa, 9-12-2008

Download File ttg Kelulusan
Download File Jadwal Interview

Bagi yang tidak tercantum dalam daftar, dinyatakan tidak lulus.

TTD

--
PANITIA SELEKSI

Forum Diskusi

2008-11-04T17:09:00.000-08:00

Sosialisasi Kegiatan & Iklan Program

2008-11-04T17:04:00.000-08:00

Demo Membuat Anyaman

Di Gelar TTG IX, Manado, 06-10 Nopember 2007, Pondok PNPM-PPK menyajikan demo membuat anyaman dari bambu, yang disambut hangat oleh pengunjung disana.

Download:
Demo Menganyam1.wmv (6 MB)

Pondok PPK di Gelar TTG IX Manado

PNPM-PPK turut andil dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) IX di Manado, 06-10 Nopember 2007, dengan membuka Pondok PNPM-PPK yang bernuansa perdesaan dan terkesan kekeluargaan.

Download:
Gelar TTG IX.wmv (9 MB)

Pelatihan Pratugas FK

Salah satu sesi praktik dalam pelatihan pratugas bagi Fasilitator Kecamatan Teknis (FT) di Riau, Oktober 2007. Dengar pula apa kata peserta tentang pelatihan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Download:
Survei Antar-Patok1.wmv (7 MB)

PSA PNPM Mandiri 3

Iklan Layanan Masyarakat (PSA) PNPM Mandiri ini menampilkan kegiatan ekonomi bergulir yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat (termasuk kaum perempuan) dengan sangat mudah. PSA ini juga telah ditayangkan di sejumlah stasiun televisi nasional. Keep on watching!

Download:
PSA PNPM Mandiri-3.wmv (10 MB)

PSA PNPM Mandiri 2

Iklan Layanan Masyarakat (PSA) PNPM Mandiri ini menyoroti upaya pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat, yang direncanakan dan dikelola sendiri oleh masyarakat, dimana salah satunya menghasilkan jembatan (infrastruktur perdesaan membuka akses masyarakat ke segala bidang kehidupan). PSA ini telah ditayangkan di sejumlah stasiun televisi nasional. Keep on watching!

Download:
PSA PNPM Mandiri-2.wmv (10 MB)

Iklan Radio PNPM Mandiri

Berikut ini adalah iklan layanan masyarakat (PSA) PNPM Mandiri untuk diyatangkan di radio, dalam file MP3 dengan durasi 60 detik saja. Dapat didownload oleh fasilitator/ konsultan di lapangan untuk kepentingan pelatihan dan sosialisasi program di lokasi masing-masing.

Download:
PSA Radio.mp3 (944 KB)

Jingle PNPM Mandiri

'Kemiskinan bukanlah takdir, kesengsaraan tak perlu hadir. Asal mau, pasti ada harapan baru. Semua bisa terwujud, asal bersatu! Ayo bangun penuh semangat...' Mau versi yang lengkap MP3 Jingle PNPM Mandiri? Klik disini..!

Download:
Jingle Bangkit Bersama.mp3 (1 MB)

Iklan Layanan Masyarakat (PSA) PNPM Mandiri 1

Iklan Layanan Masyarakat (PSA) PNPM Mandiri ini dibuat sebagai media sosialisasi program dan untuk menggugah khalayak untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan masayarakat. PSA ini juga ditayangkan di sejumlah stasiun televisi nasional. Keep on watching!

Download:
ILM PNPM Mandiri.wmv (2 MB)

Jajaran Konsultan Provinsi

2008-11-04T15:11:00.000-08:00

Jajaran Konsultan di Jawa Tengah

Perumahan Srondol Bumi Indah Blok N No 7

Tel. / Fax. 024-7471710

Rohmat Pujipurnomo

Koordinator Provinsi

Email: korprov@jateng.ppk.or.id


Jumiati	A D Anggrayni	F X Herry P	Dicky Rahardiantoro	Abdah R A
SP2M	SP2M Assistance	FMS Specialist	MIS Specialist	MIS Assistance

Halaman Unduh

2007-12-05T00:15:00.000-08:00